Pemerintah Prioritaskan Swasta yang Layak, Bukan Sekolah Mahal

TEMPO.CO, Jakarta -- Pemerintah memastikan sekolah-sekolah swasta dengan biaya tinggi tidak akan menjadi bagian dari skema pembiayaan pendidikan dasar gratis oleh negara. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyampaikan skema pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya akan diterapkan pada sekolah-sekolah swasta yang memenuhi kriteria tertentu dan dianggap layak menerima dana negara. “Sekolah swasta yang sudah lebih mampu dari sekolah negeri, yang biaya pendidikannya tergolong mahal, tentu tidak akan menerima pembiayaan dari pemerintah,” ujar Atip dalam diskusi Webinar Konstitusi: Hak Atas Pendidikan Dasar Gratis Pasca Putusan MK, Kamis, 26 Juni 2025.

Pernyataan ini menjawab pertanyaan soal tafsir frasa “sekolah mahal” dan bagaimana pemerintah memilah lembaga pendidikan swasta yang berhak dibiayai. Atip menjelaskan, kementerian akan menggunakan data inter...