Alasan Pemerintah dan DPR Perlu Selesaikan Omnibus Law RUU Politik pada 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan undang-undang sapu jagat atau omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik pada 2025. Ia memprediksi penggodokan omnibus law RUU Politik bisa hanya memakan waktu maksimal satu tahun jika pemerintah dan DPR berniat melakukannya.

Adi mengatakan di dalam RUU itu perlu dibahas terkait posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di masa-masa pemilu sedang tidak berlangsung. Selain itu, tentu di dalamnya perlu dibahas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang baru dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Homepage
2. Local
3. Alasan Pemerintah dan DPR Perlu Selesaikan Omnibus Law RUU Politik pada 2025