Komisi II DPR MInta Pengajuan Daerah Otonomi Baru Dilakukan secara Objektif

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Hal itu disampaikan Rifqi menanggapi tingginya pengajuan pemekaran daerah hingga tahun 2024 ini. Dia mengatakan keberadaan PP it diperlukan agar pengajuan daerah otonomi baru atau DOB dilakukan secara terkendali, terukur objektif.

“PP ini penting agar DPR tahu kira-kira dalam jangka panjang, jumlah provinsi dan kabupaten kota yang ideal itu berapa, dan alasan-alasan objektif untuk pemekaran seperti apa,” ujar Rifqinizamy saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024.

1. Homepage
2. Local
3. Komisi II DPR MInta Pengajuan Daerah Otonomi Baru Dilakukan secara Objektif