TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kemungkinan sanksi pencopotan Miftah Maulana dari jabatan Utusan Khusus Presiden buntut menghina seorang penjual es teh.
Dasco menyatakan tak berhak untuk memberikan sanksi bagi Miftah. Namun, Dasco menekankan, pemerintah lah yang bisa memberikan jawaban terkait desakan publik tersebut.
"Kemudian sebagai Utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut setingkat menteri. Kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi, gak ada sanksi, itu saya gak bisa jawab, karena bukan kewenangan saya," tutur Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 5 Desember 2024.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu mengungka...