TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rapat koordinasi membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut, Selasa, 15 April 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polkam, Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardhono, mengatakan pentingnya regulasi tunggal untuk mengatur pengamanan wilayah laut Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi I DPR dengan Kemenko Kumham Imipas dan Kemenko Polkam pada 11 Februari lalu, yang sepakat memasukkan RUU Keamanan Laut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024–2029.
Baca berita dengan sedikit iklan, Read Entire Article