Apa Dampak Pemisahan Pemilu terhadap Pemerintahan Daerah?

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Ketentuan itu akan mengubah sejumlah aspek pemerintahan daerah karena harus menyesuaikan periode pemilihan gubernur, bupati/wali kota, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Putusan itu tertuang dalam putusan perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan hakim konstitusi pada Kamis pekan lalu.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menuturkan pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintahan. Sel...