DPR Minta Pemerintah Tak Gunakan Istilah Sejarah Resmi dalam Proyek Revisi Naskah Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mengatakan istilah sejarah resmi dalam proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan tidak tepat. Menurut Bonnie, terminologi tersebut memunculkan interpretasi “ilegal” bagi tulisan sejarah versi lain, selain yang dibuat pemerintah.

Dia meminta Kementerian Kebudayaan untuk memperjelas dan mengevaluasi proyek penulisan sejarah tersebut. “Istilah (sejarah resmi) tidak dikenal dalam kaidah ilmu sejarah, dan problematik baik secara prinsipil maupu...