Ini Kata Para Mantan Ketua MK soal Dihapusnya Ketentuan Presidential Threshold

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan penghapusan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Keputusan tersebut tertuang dalam putusan MK dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 2 Januari 2025 lalu.

Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusannya menjelaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur mengenai presidential threshold, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo saat membacakan keputusan tersebut di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

1. Homepage
2. Local
3. Ini Kata Para Mantan Ketua MK soal Dihapusnya Ketentuan Presidential Threshold