TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Khaeron mengatakan fraksinya belum membicarakan secara khusus mengenai penghapusan ambang batas presiden atau presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Akan tetapi, tentu wacana ini menjadi diskusi kecil lah di antara kami, di antara kader, bahwa ini akan menjadikan dinamika pilpres ke depan akan lebih positif, akan lebih demokratis, dan tentu akan berpeluang bagi siapa pun,” kata Herman di Jakarta pada Jumat, 10 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Meski demikian, Herman menyebutkan ada batasan atau syarat yang perlu diatur mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut. “Nah, syarat-syarat itu apa? Ya, nanti ...