PSHK Sebut Formula Pembentukan Undang-Undang Tidak Bisa Asal Diubah

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menanggapi wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah formula penyusunan peraturan perundang-undangan. Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi mengatakan metode pembahasan regulasi tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

“Dalam undang-undang itu ada tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan,” kata Fajri ketika dihubungi oleh Tempo