Ragam Pendapat Pakar Politik atas Putusan MK Hapus Ambang Batas Presiden

MAHKAMAH Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen. Hal tersebut berdasarkan pembacaan putusan MK nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 pada Kamis, 2 Januari 2025.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Suhartoyo mengatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 serta tidak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1. Homepage
2. Local
3. Ragam Pendapat Pakar Politik atas Putusan MK Hapus Ambang Batas Presiden